SEKILAS INFO

     » Selamat Datang di Website Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun
Kamis, 09 Juli 2015 - 11:30:29 WIB
Calo Gentayangan Urus Adminduk

Diposting oleh : Administrator
Kategori: aneka ragam - Dibaca: 354 kali

MADIUN – Praktik percaloan terang-terangan diduga mewarnai layanan pencatatan administrasi kependudukan (adminduk) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun. Bahkan, Kabid Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil setempat Ahmad Romadhon tidak menampik fenomena tersebut.

Indikasinya, hampir setiap hari terdapat orang-orang yang sama menguruskan beberapa berkas adminduk orang lain di salah satu lingkungan desa. ‘’Orang itu rutin datang ke sini setiap hari. Sampai berkas-berkas milik orang lain yang diuruskannya itu kelar semua,’’ ungkapnya kemarin (12/6).

Sayangnya, pihak Dispendukcapil enggan menyebut asal para calon tersebut. Yang jelas, mereka terbukti bisa mendapatkan akses mengetuk pintu warga satu per satu dan menawarkan jasa layanan pengurusan adminduk tersebut. ‘’Penduduk yang data adminduknya diuruskan ada yang berasal dari beberapa kecamatan wilayah pinggiran,’’ terangnya.

Romadhon pernah menanyakan keberadaan jasa calo adminduk tersebut kepada warga. Keterangan dari warga, ongkos jasa yang ditawarkan tidak murah. ‘’Namanya jasa, besaran biayanya beragam. Bisa mencapai Rp 250-500 ribu, tergantung kerumitan berkas adminduk yang dititipkan,’’ ungkapnya.

Karena relatif mahal, lanjut Romadhon, calo itu pun memberikan pelayanan pengurusan adminduk mulai awal hingga akhir. Seperti menghimpun berkas kelengkapan dari desa dan kecamatan. ‘’Fenomena ini muncul karena budaya masyarakat yang maunya instan atau terima jadi. Sikap tidak ingin repot dan capek menguruskan adminduk ke Kantor Dispendukcapil ini jadi celah para calo untuk masuk,’’ bebernya.

Fenomena ini semakin menjadi-jadi seiring diberlakukannya pelayanan e-KTP (KTP elektronik) terpadu di Kantor Dispendukcapil per 1 Januari 2015. Sejak awal tahun itu, jumlah calo jasa adminduk semakin bertambah banyak. ‘’Berapa jumlah pastinya dan dari mana saja kami tidak sampai merincinya,’’ imbuhnya.

Maraknya calo adminduk ini seolah mematahkan jargon pemerintah yang senantiasa mendengungkan UU 24/2013 tentang administrasi kependudukan. Di mana pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak berbayar alias gratis. Mulai dari Kartu Keluarga (KK), e-KTP maupun akta pencatatan sipil. ‘’Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya masyarakat bisa datang agar pengurusan berkas adminduknya tidak berbayar. Jadi semua kami kembalikan kepada masyarakat,’’ tandasnya. (fin/sat)